Network
BERITA SUBANG - Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar pada Senin 1 Januari 2021, diawali dengan penahanan Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan Partai Liga Nasional Demokrasi (LND), membuat kondisi warga cukup mengkhawatirkan.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Stephane Dujarric mengatakan , operasi militer di wilayah Negara Bagian Rakhine pada 2017 telah memaksa 700.000 warga rohingya melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka bernaung di camp-camp pengungsian, dan mereka tidak dapat bergerak bebas serta memiliki akses yang terbatas untuk layanan pendidikan maupun kesehatan.
BACA Juga: Heboh Kudeta Militer Myanmar, Dominasi Militer Mewarnai Sejarah Pemerintahan Myanmar
“Ketakutan kami saat ini adalah bahwa tindakan keras militer di Myanmar ini dapat memperburuk situasi mereka (warga rohingya).” Ucap Dujarric. Ia menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 Negara akan membahas hal ini dalam pertemuan tertutup pada hari ini.
Bahkan militer Myanmar pada saat itu dituduh melakukan pembersihan etnis oleh Sekretaris Jendral PBB Antonio Gutteres dan Negara-negara Barat walau tuduhan itu dibantah oleh keras oleh Myanmar, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa 2 Februari 2021.
“Kami sangat berharap bahwa setiap langkah yang diambil oleh Dewan Kemananan akan membuat situasi Myanmar menjadi kondusif, bukan sebaliknya membuat situasi menjadi rumit,” ucap juru bicara Perwakilan China untuk PBB. China dan Rusia adalah kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB bersama Inggris, Prancis dan Amerika Serikat.
Diberitakan sebelumnya militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sah yang terpilih secara demokratis. Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan Partai LND ditangkap dalam operasi kudeta militer pada Senin dini hari waktu setempat.
PBB selaku organisasi internasional salah satu tugasnya menjaga perdamaian dunia, melalui juru bicara nya menyerukan agar militer segera membebaskan semua yang ditahan.***
