Network
BERITA SUBANG - Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menawarkan potensi kekayaan sumber daya laut yang sungguh luar biasa. Sayangnya, polusi sampah, termasuk sampah plastik yang telah mencemari laut kini mengancam keanekaragaman hayati di laut.
Menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, timbunan sampah Indonesia mencapai 25,6 juta ton per tahun. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per 16 Juni 2022 dari 207 kabupaten dan kota pada tahun 2021.
Data SIPSN juga menunjukkan bahwa komposisi sampah tertinggi, sebesar 29,5 persen adalah sampah sisa makanan dan tertinggi kedua 15,4 persen adalah sampah plastik.
"Kita tahu bahwa sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut," kata Nyoman.
Ekonomi sirkular, atau ekonomi yang mengoptimalkan utilitas sumber daya, digadang-gadang dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut. Pada Agustus 2022, Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan didukung Pemerintah Kerajaan Denmark meluncurkan buku "The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia".
Selain menjelaskan manfaat terkait penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, buku ini juga menjelaskan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut juga Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia hingga 2030.
Peta Jalan Tujuan, atau biasa disebut Road Map ini sejalan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon untuk kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemerintah Indonesia, menurut buku tersebut berkomitmen untuk mendorong pembangunan rendah karbon, karena pemerintah telah menetapkan target nasional penurunan emisi sebesar 27,3 persen pada 2024.
Agar target-target tersebut tercapai, pemerintah memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendorong produsen mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi.
