Network
BERITA SUBANG - Para petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) mengeritisi pemerintah terkait kebijakan pembatasan ekspor CPO dan olein serta pematokan harga jual CPO sebesar Rp 9.300/kg di pasar domestik yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi.
"Pemerintah tidak mengerti kalau dalam industri perkebunan sawit, 40% stakeholder-nya adalah para petani sawit swadaya. Kebijakan pemerintah sangat menekan harga TBS produksi petani swadaya," kata Tolen Ketaren, Ketua Umum DPP SAMADE, Jumat 28 Januari 2022.
Lain halnya jika kebijakan pembatasan ekspor diberlakukan untuk komoditas batubara yang stakeholder-nya 100% adalah pengusaha dan punya banyak unit bisnis.
Baca Juga: Wajah Gus Dur dalam Kebebasan Perayaan Imlek
Tolen mengaku benar-benar mencemaskan efek samping kebijakan itu. Ia takut kebijakan yang disampaikan Mendag tersebut dijadikan oleh Dinas Perkebunan di setiap provinsi untuk membuat patokan harga cpo 9300/kg saat merumuskan harga TBS produksi petani sawit.
"Alamat ributlah petani sawit semua. Kalau harga CPO atau Olein dipatok begitu maka harga TBS petani pasti ditekan abis," kata Tolen.
Hendri Cen, pengurus DPP SAMADE lainnya, melihat hal ini sebagai pemaksaan dari pemerintah kepada para pengusaha sawit agar mau jual rugi produksi turunan sawit yang mereka hasilkan.
Baca Juga: Airlangga Hartarto : Sawit Punya Peran Besar Bantu Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi
"Pengusaha dipaksa jual rugi kira-kira apa ada yang mau yah? CPO dia beli, dia produksi, tapi dipaksa jual lebih murah oleh pemerintah," kata Hendri Cen.
