Network
Handi, yang juga merupakan Wakil Rektor Universitas Paramadina ini juga menyinggung masalah di dalam tata kelola minyak goreng.
"Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari carut-marutnya tata-kelola minyak goreng yang kita miliki saat ini. Minyak Goreng sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit dipisahkan dari kebutuhan masyarakat banyak," tuturnya.
Pemerintah, kata Handi, seharusnya mulai membenahi tata-kelola minyak goreng agar lebih transparan, efektif dan sepenuhnya bisa diawasi oleh Pemerintah.
"Membersihkan para mafia yang selama ini menikmati keuntungan yang sangat besar dari bisnis minyak goreng yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat banyak," ujarnya.
Terkait Pertalite, dengan mengontrol pembelian Pertalite, pemerintah, kata Handi, sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite ditengah-tengah masyarakat.
Artinya masyarakat di dorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar.
"Kita bisa memahami beban subsidi yang besar, tetapi Pemerintah bisa menggunakan cara yang lebih efektif dan sederhana bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Misalkan dengan membatasi kendaraan umum dan khusus sesuai dengan cc kendaraan yang boleh membeli Pertalite atau khusus kendaraan umum orang dan barang saja.” Pungkas Handi.
***
