Network
BERITA SUBANG - Kebijakan terbaru pemerintah terkait pembelian minyak goreng dan BBM bersubsidi jenis Pertalite melalui aplikasi PeduliLindungi dan MyPertamina dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat.
"Kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar Pertalite dan minyak goreng, selain itu juga akan menimbulkan permasalahan distribusi yang tidak seimbang dengan pemintaan masyarakat yang tinggi di titik-titik tertentu," kata Dr. Handi Risza staf pengajar Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Paramadina, Rabu 29 Juni 2022.
Handi menyampaikan “Alih-alih memperbaiki rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah malah menawarkan cara yang kurang pas untuk kondisi saat ini”.
Menurutnya, saat ini pasokan minyak goreng di pasaran cukup melimpah, jadi tidak cukup alasan bagi Pemerintah untuk membuat cara baru untuk mendapatkan minyak goreng yang dinilai justru menyulitkan masyarakat.
Terkait pembelian Pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, hal ini juga dikritik karena akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.
"Pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet. Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas. Selain itu tidak semua orang memiliki perangkat handphone," kata Handi.
"Dikhawatirkan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget, ini juga akan menjadi masalah baru," ujarnya.
Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru, ia menambahkan.
"Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar Pertalite. Selain itu, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karena dianggap menyulitkan dalam bertransaaksi”, tambah Handi.
