Network
BERITA SUBANG- Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dengan adik kandung Jokowi, Idayati dinilai segelintir kalangan punya dampak politis.
Salah satu yang jadi sorotan adalah, kekerabatan itu berpotensi mengganggu wewenang MK dalam mengadili uji materi UU yang dibuat pemerintah.
Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mengatakan MK kini sudah memiliki kepanjangan yang lain.
Bukan lagi Mahkamah Konstitusi, melainkan ‘Mahkamah Keluarga’ lantaran dipimpin langsung oleh adik ipar seorang presiden.
Baca Juga: Studi SMRC: Indeks Kebebasan Rendah di Negara Banyak Penduduk Muslim
Hal itu bisa saja membuat rakyat makin sulit untuk menggugat peraturan atau UU yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945 ke MK lantaran adanya faktor kedekatan keluarga tersebut.
“Kian mustahil bagi kita datangi MK pasca jadi Mahkamah Keluarga untuk ajukan uji materi kebijakan kakak ipar yang ngaco,” ujarnya akun Twitter pribadi.
Baca Juga: Waspada Hujan Lebat, Kilat dan Angin Kencang di Wilayah Ini
“Termasuk untuk minta kepada adik ipar di MK agar cegah perpanjangan kekuasaan sampai 3 (dan seterusnya) periode,” kata deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.
