Network
"Saya ini berbisnis tidak mau merugikan orang lain walaupun mereka salah. Sekarang KK yang baru (pendatang) kita beri kerohiman dan dibantu untuk pindahkan barang termasuk material rumah yang sudah dibangun saat ini," tutur Ferry.
Hal itu dilakukan agar tercipta iklim kondusif antara perusahaan dengan warga di sekitar lingkungan pabrik yang hendak dibangun.
Ferry sengaja memberikan lahan pengganti di sekitar areal pabrik, agar warga tidak jauh pindah dari rumah sebelumnya.
"Kalau soal sertifikat (lahan pabrik) saya sudah pegang. Begitu juga warga sudah diberi sertifikat dan itu semua kita yang urus tidak perlu bayar," tandas Ferry.
Mendengar penjelasan BPN Purwakarta dan Ferry, KDM mendukung rencana investasi perusahaan, sesuai haknya dan berdampak positif dapat menyerap tenaga kerja.
Namun demikian, tetap harus memberikan solusi adil dan transparan bagi warga pendatang di luar kesepakatan Tahun 2011.
"Saya ingin permasalahan ini selesai seadil-adilnya dan transparan. Sekarang kita cari solusi bersama," ujarnya.
"Pertama perusahaan investasi harus tetap berjalan buka pabrik dan orang bisa kerja," ucap KDM.
"Kemudian kita cari solusi untuk KK pendatang yang tidak punya tanah agar punya rumah," imbuhnya.
KDM ingin menghadirkan semua pihak terkait, termasuk melibatkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi pihak warga dan perusahaan.
Caranya pemerintah dan pengusaha bekerja sama membangun rumah bisa melalui program pembangunan rumah layak huni. Itu namanya negara berpancasila," jelas Kang Dedi Mulyadi.***
