Network
BERITA SUBANG - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengomentari gugatan kubu Moeldoko kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait urusan KLB illegal Deli Serdang, dimana Kepala Staf Presiden tersebut gagal disahkan jadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Dalam pernyataan tertulisnya Jumat, 26 Juni 2021, Herzaky mengatakan tindakan Moeldoko sangat memalukan.
Ia mengatakan hal ini mencerminkan ketidakpeduliannya membantu Presiden Jokowi, yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang kembali mengganas.
Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal.
Pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu.
"Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden. Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya," ungkap Herzaky.
Kedua, lanjut Herzaky, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.
"Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk," ucap Herzaky.
