Network
BERITA SUBANG -Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti maraknya penggunaan atribut dan istilah militer oleh masyarakat sipil. Hingga kini, penggunaan atribut militer oleh warga sipil mudah ditemui dimana-mana, mulai dari stiker militer, baju, celana, jaket hingga seragam militer.
"Selain melanggar hukum, penggunaan seragam dan atribut militer oleh masyarakat sipil sangat membahayakan dirinya sendiri," kata Hasanuddin kepada awak media, Jumat 11 Desember 2020.
Menurut Hasanuddin, sudah saatnya istilah militer seperti laskar, panglima, front dan lain lain di Indonesia harus ditertibkan termasuk juga penggunaan seragam dan organisasi-organisasi mirip combatan.
Terlebih, tegas Hasanuddin, Indonesia sudah memilih sebuah negara kesatuan yang madaniah. Masyarakat madani bukan negara militer.
Baca Juga: Rizieq Shihab Berjanji Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Sabtu Pagi Ini
"Mohon maaf, saya sepakat ini harus ditertibkan. Termasuk juga seragam dan baret satgas partai. Bahkan saat ini ada satgas partai berbaret Kopasus, Kostrad, Marinir, Kopaska, Kopasgat, Kavaleri dan sebagainya. Ini harus juga kita sama-sama tertibkan," kata dia.
Menurut dia, aplikasi dari perlindungan sipil tertuang dalam Distinction Principle (prinsip perbedaan), dimana dalam negara yang sedang berperang, maka penduduknya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu combatan (kombatan) dan civilian (masyarakat sipil).
Bila terjadi konflik militer, masyarakat sipil yang menggunakan seragam kombatan dapat menjadi sasaran tembak kelompok militer.
Baca Juga: Tertarik, Ini Promo Produk Aftermarket Otomotif di Harbolnas Bukalapak
