Network
BERITA SUBANG - Kabar penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Rabu, 25 November 2020 dini hari, kini menjadi tranding di sosial media.
Penangkapan itu terjadi usai Edhy Prabowo usai melawat ke Amerika Serikat bersama sejumlah pejabat KKP. Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menjerat politisi Gerindra tersebut.
Namun, sejak dilantik sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti, Menteri Edhi Prabowo memang kerap mendapat sorotan publik karena kebijakan yang dikeluarkannya.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap di Bandara Soeta
Berikut ini 3 kebijakan Menteri KKP yang banyak menuai polemik di masyarakat.
1. Membuka Ekspor Benih Lobster
Pada masa Menteri KKP dijabat Susi Pudjiastuti, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor benih lobster. Menteri Susi tahun 2016 menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.
Kebijakan inilah yang dirubah oleh Edhy Prabowo tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Edhy merevisi Permen Nomor 56 Tahun 2016 dan kembali membuka ekspor benih Lobster.
Baca Juga: Isteri Edhy Prabowo Ikut Ditangkap KPK
