Network
BERITA SUBANG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, pemblokiran hoaks dan penurunan (take down) konten tertentu di ruang digital tidak boleh diterjemahkan sebagai perilaku anti-demokrasi.
Johnny menilai, ruang digital harus bersih dari hoaks agar tidak menciptakan kegaduhan. hoaks pada ruang digital dapat menyebabkan ujaran kebencian apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya konfirmasi dari pihak yang berwenang.
"Ini mandat demokrasi dan Kementerian Kominfo punya kewajiban untuk menjaga ruang digital yang bersih," kata Johnny dalam Rapat Kerja Nasional X Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (21/11).
Baca Juga: Pengangguran Akibat Covid-19 Melonjak Jadi 2,67 Juta Orang
Demokrasi tidak dapat bertumbuh bila ruang digital beroperasi secara tidak sehat. Karena operasi ruang digital yang tidak sehat tadi hanya akan mendorong demokrasi jatuh pada masa kegelapan.
Karena itu, Kementerian Kominfo memberi label bagi informasi hoaks, misinformasi, malinformasi ataupun disinformasi. Kominfo juga bertugas memblokir konten-konten berisi ujaran kebencian agar tidak menyebabkan permusuhan.
"Kementerian Kominfo ditugaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memastikan ruang digital bersih. Namun, jangan dihadapkan dengan demokrasi, seolah-olah Kominfo antidemokrasi," kata Johnny.
Johnny mengatakan Indonesia sudah tidak bisa balik lagi ke era otoritarian, karena pemerintah sudah berada pada titik yang hanya dapat melihat ke depan.
Pemerintah, terus berupaya meningkatkan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat agar lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas kebebasan pers agar lebih bermanfaat.
