BERITA SUBANG - Konflik masyarakat Pulau Rempang dengan aparat penegak hukum terkait kawasan eco city ternyata menjadi sorotan publik secara luas, hal ini lantaran minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk persoalan, padahal tujuan pemerintah membangun Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Kondisi ini membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional tersebut.
Pakar Strategic Communication Massa, Tuhu Nugraha mengatakan seyogyanya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Pulau Rempang.
Baca Juga: Ricuh Brimob vs Rakyat Pulau Rempang Pengamat Bilang Penanganan Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
"Jika dibiarkan, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat," kata Tuhu Nugraha Dewanto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 21 September 2023.
Dia menjelaskan, sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan atau counter untuk menjelaskan dan mengklarifikasi.
"Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," kata Tuhu Nugraha di Jakarta, Rabu 21 September 2023.
Baca Juga: Rakyat Pulau Rempang Kuasai Tanah, Hadi Tjahjanto: Tidak Ada Hak Atas Tanah
Lanjut Tuhu Nugraha, melalui cara persuasif, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.
"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.
Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.
Baca Juga: Kajari Batam Siap Penyambung Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Batam
"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Pulau Rempang," papar dia.
Dia menghimbau, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.
"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," katanya.
Terkait penyebaran hoaks di media sosial mengenai konflik agraria Pulau Rempang, Tuhu Nugraha mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada. Karenanya dia mengajak masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi.
Baca Juga: Rakyat Pulau Rempang Kuasai Tanah, Hadi Tjahjanto: Tidak Ada Hak Atas Tanah
"Nah kalau ngga punya Waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," kata dia.
Menurutnya, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa. Ini menurutnya sangat bahaya. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button buat orang Indonesia.
"Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," tandas dia.***