BERITA SUBANG - Semakin gaduh! Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode ramai dikomentari partai politik dan pengamat politik hingga pakar hukum tata negara.
Terbaru, Jerry Massie, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), mengatakan terkait isu penundaan Pemilu 2024 akan membuat demokrasi Indonesia menjadi cacat.
"Ini amanat UUD 1945, bagi saya usulan prematur ini sulit dilakukan dan dilaksanakan. Tak ada lembaga yang bisa menghentikannya (penundaan pemilu)," kata Jerry pada 26 Februari 2022, seperti dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya, ada beberapa tokoh, tepatnya dua Ketua Umum Partai, yakni Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang berkomentar terkait diperlukannya Presiden Joko Widodo tetap memimpin Indonesia meski telah menjabat dua kali sebagai presiden.
Yang pertama, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengklaim banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda 1-2 tahun.
Kata Muhaimin, pernyataan dirinya bukan tanpa data. Ia menyebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 27 Februari 2022, seperti dilansir ANTARA.
Muhaimin berkomentar terkait penundaan pemilu pada saat memberikan pengarahan pada acara Bimbingan Teknis Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta orasi politik bertajuk "Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan", di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 26 Februari 2022.
Muhaimin menambahkan perubahan data terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," ujarnya.
Calon presiden Golkar komentari Jokowi tiga periode
Sementara itu, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019, terlihat mulai berubah sikapnya terhadap wacana penundaan pemilu.
Alih-alih menolak, padahal dirinya berkali-kali dikonfirmasi para petinggi Golkar sebagai calon presiden 2024, justru berkomentar bernada positif terkait Jokowi tiga periode.
Pada Kamis, 24 Februari 2022, Airlangga sedang melakukan kunjungan kerja ke Siak dan bertemu petani sawit di Pekanbaru. Uniknya, oleh-oleh berita yang tersebar luas di media adalah tentang Airlangga menangkap aspirasi petani sawit, yang seolah-olah menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga di Siak dalam keterangannya.
Airlangga mengatakan dirinya, meski sedang melakukan kunjungan kerja dalam kapasitas Menko Perekonomian, juga memiliki topi politik.
“Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Padahal, baru saja sebulan lalu Airlangga berkomentar terkait wacana pilpres diundur 2027.
"Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan," kata Ketua Umum Golkar ini di kantor DPP Partai Golkar Selasa 11 Januari 2022.
Airlangga yang merupakan capres Golkar di Pilpres 2024, pada saat itu mengatakan tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil.
"Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya," kata Ketum Golkar tersebut.
Jika dirunut ke belakang, satu pelontar wacana penundaan pilpres atau peralihan kepemimpinan ditunda adalah Bahlil Lahadia, Menteri Investasi Kabinet Jokowi.
Bahlil, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pernah mengatakan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.
Pasalnya, ekonomi nasional masih memerlukan upaya lebih untuk bisa pulih akibat pandemi dan pelaku usaha perlu kestabilan politik.
Ada kekuatan besar?
Hal ini dikomentari oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno yang merujuk hasil survei institusinya pada Juni tahun lalu, ketika Parameter Politik merilis temuan survei bahwa mayoritas publik tak mau jabatan presiden tiga periode.
"Alasannya banyak, termasuk soal harus amandemen UUD 1945."
"Kini, sodara kembar jabatan presiden 3 periode muncul. Namanya pemilu 2024 diundur dengan alasan macam-macam," tulis Adi dalam postingan di Facebooknya minggu lalu.
Adi menyindir sejumlah partai mulai terlihat aktif berdakwah dan "setuju wacana ini", tambahnya.
"Sikap partai itu (terkait penundaan pemilu) tak mungkin berdiri sendiri. Lahir dalam ruang hampa tanpa interest apapun. Sepertinya ada kekuatan besar yang membuat sejumlah partai tak kuasa menolak," kata Adi.
"Sebagai rakyat biasa, mari nikmati suguhan tontonan politik penuh lelucon. Ya suka-suka sajalah negara ini mau diapakan. Mau marah dosa sama Tuhan. Mau marah ga karu-karuan takut dituding makar. Mau bikin mural, takut ada yang lapor pihak berwajib. Bisanya hanya mengutuk dalam diam. Kata agama protes dengan diam adalah selemah-lemahnya iman," kata Adi.
***