BERITA SUBANG - Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta bersikap kesatria dengan tidak menyeret-nyeret pemerintahan Jokowi dan KSP sebagai lembaga pemerintah.
Saran itu disampaikan Teddy Mulyadi Direktur Politik Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) menanggapi kisruh Partai Demokrat, Minggu 14 Maret 2021.
Teddy Mulyadi menilai, baik SBY maupun AHY seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. “Akibat kepanikan itu AHY maupun SBY langsung membuat pernyataan-pernyataan yang cenderung menarik-narik Presiden Joko Widodo," ungkap Teddy Mulyadi.
Baca Juga: Jimly Assdhiqie Ingatkan Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Cuma Jebakan
Menurut Teddy Mulyadi, sebutan “KSP Moeldoko” yang dilontarkan AHY berulang-ulang sepertinya ingin menggiring opini publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang mereka sebut sebagai kudeta.
“Padahal, tidak ada kaitannya antara KSP sebagai lembaga, apalagi Presiden Jokowi dengan KLB Demokrat,” kata Teddy Mulyadi.
Teddy Mulyadi berpendapat, kisruh di tubuh Partai Demokrat bukan ujug-ujug muncul, melainkan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior dan pendiri Demokrat.
Apalagi para penggagas KLB adalah para senior dan pendiri Demokrat yang sangat memahami AD/ART PD. "Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan," kata Teddy Mulyadi.
Baca Juga: Jhoni Allen Marbun Nilai Gatot Nurmantyo Asbun Soal Tuduhan Kudeta AHY
Baca Juga: Temui AHY, Mantan Panglima GAM Beri Dukungan
Menurut Teddy Mulyadi, keberadaan Moeldoko yang diminta sebagai Ketum PD versi KLB tidak bisa dipersalahkan, karena itu merupakan hak politik warga negara.
"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu pilihan pribadi. Sebagai warga negara setiap orang punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja boleh, tentu itu pilihan beliau," tegas Teddy Mulyadi.
Kedepan, Teddy Mulyadi mengharapkan, Kemhukam tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tegas Teddy Mulyadi.***