BERITA SUBANG - Komunitas internasional dirasa perlu melipatgandakan pendanaan dari berbagai sumber non-tradisional untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia
Hal ini terungkap dari komentar panelis yang hadir pada diskusi kebijakan 'Perjanjian Paris', yang diselenggarakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta baru-baru ini.
Diskusi online ini dibuat untuk menandai peringatan lima tahun Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.
Acara tersebut mempertemukan para ahli keuangan iklim untuk membahas cara-cara penanganan perubahan iklim dan mengintensifkan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa depan rendah karbon yang berkelanjutan.
Baca Juga: BUMN PT PP Properti Tbk Buka Lowongan Kerja. Ini Posisi, Syarat dan Link Pendaftarannya
"Mengidentifikasi lebih banyak sumber pendanaan iklim non-tradisional akan memungkinkan pengeluaran iklim menjadi lebih katalitik dan dengan hasil yang jauh lebih transformatif, karena negara-negara berusaha untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menjaga ekonomi mereka tetap berkembang," kata Olivier Chambard, Duta Besar Prancis untuk Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima BeritaSubang.com.
Perjanjian Paris mewajibkan 195 penandatangannya untuk melakukan upaya ambisius untuk menangani perubahan iklim, termasuk komitmen untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan tingkat pra-industri.
Hal ini juga mengharuskan semua pihak untuk melakukan upaya terbaik mereka melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional/Nationally Determined Contributions (NDC), seperti melalui pengurangan emisi dan berbagai upaya lainnya.
Baca Juga: Tiga Catatan Namarin untuk Pelabuhan Patimban: dari Nuansa Buru-buru hingga Kesiapan Operator
Acara tahun ini, yang ditunda hingga November 2021, ditujukan untuk menginventarisasi kemajuan sejauh ini dan menentukan jalan ke depan, terutama sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan dan resesi ekonomi global.
UNDP Indonesia mengklaim telah bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia dalam berbagai masalah perubahan iklim.
Tahun ini, UNDP menghadirkan Climate Promise, yang merupakan inisiatif khusus untuk meninjau NDC, komponen utama Perjanjian Paris. Pemerintah Indonesia mempunyai target untuk mengurangi emisinya hingga 29 persen pada tahun 2030.
Baca Juga: Raker Kejaksaan RI, Jokowi: Kiprah Kejaksaan Adalah Wajah Pemerintah
Indonesia saat ini telah memanfaatkan sumber pendanaan non-tradisional untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk mewujudkan komitmennya terhadap penanganan perubahan iklim.
"Dalam hal pendanaan iklim, dunia bisa belajar dari Indonesia sebagai negara yang telah merintis langkah-langkah untuk menggalang miliaran dolar untuk menutup kesenjangan yang cukup besar antara sumber daya publik yang tersedia dan pendanaan dan investasi iklim. UNDP bangga menjadi mitra Pemerintah Indonesia untuk memberikan solusi inovatif untuk pembiayaan iklim” ujar Norimasa Shimomura, Resident Representative UNDP Indonesia dalam sambutan pembukaannya.
Innovative Financing Lab UNDP telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat reformasi pendanaan iklim publik yang telah memungkinkan penerbitan obligasi hijau senilai 2,75 miliar Dolar AS melalui pendanaan Syariah.
Obligasi ini adalah sukuk hijau (obligasi Syariah) pertama di dunia dan telah menunjukkan bagaimana pendanaan inovatif dapat membantu mengatasi tantangan pendanaan - dan bagaimana investasi swasta dan publik dapat membantu memastikan masa depan rendah karbon yang berkelanjutan.