Network
BERITA SUBANG - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong resmikan Sekolah Sampah Nusantara di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, pada Senin, 15 Maret 2021.
Sekolah sampah ini merupakan kerjasama KLHK dengan sejumlah kementerian seperti Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, juga Buperta Cibubur.
Program ini digagas sebagai pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengendalian dan penanggulangan sampah. Peluncuran program ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 dan merupakan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
Baca Juga: Menteri LHK Nilai Penting Kerjasama Indonesia-Belanda dalam Agenda Adaptasi Perubahan Iklim
Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wamen LHK, Alue Dohong, mengapresiasi Gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan persoalan pengurangan sampah.
Wamen Alue Dohong mengatakan, Pramuka harus dapat menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.
“Dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20-30 juta di seluruh Indonesia, maka akan menjadi kekuatan besar dalam perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah, melalui pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, sehingga pada tahun 2025 sampah dapat terkelola 100%, menuju Indonesia Bebas Sampah,” kata Wamen.
Baca Juga: Pengamat Minta SBY dan AHY Kesatria, Tidak Seret Jokowi dan Lembaga KSP
Alue menekankan, persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, dan dalam penanganannya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, karena sampah berada dan bersumber dari segala tempat, terutama rumah tangga, industri, pasar-pasar dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya.
Alue juga menegaskan, hal ini menjadi persoalan yang sangat serius dengan multi dimensi, forward and backward linkage yang ada sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus, sungguh-sungguh diperlukan.
Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Komunitas Internasional Perlu Lipatgandakan Pendanaan untuk Perubahan Iklim di RI
“Kita juga tahu bahwa persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaan penanganannya yang semakin berat,“ tegas dia.
Pada tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbunan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun, yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas 11% dan sampah lainnya 17%.
Alue mengatakan, hal ini akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.
“Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah, komunikasi, informasi, dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE)”, ungkap dia.
pweiBaca Juga: Generasi Muda Perlu Pahami Pengendalian Perubahan Iklim
Sementara itu, Alue menjelaskan amanat utama pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resources recycle).
Pendekatan dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility, EPR), pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan.***
