Network
BERITA SUBANG - Pemerintah perlu memperhatikan sektor perunggasan nasional karena dengan perputaran uang mencapai Rp 600 triliun per tahun di sektor ini tergantung nasib 15 juta orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Bila sektor perunggasan tidak mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, kebangkrutan peternak unggas bisa memicu masalah besar seperti urbanisasi yang meningkat ke perkotaan dan berpotensi memicu kerawaan sosial.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko, mengatakan sejak kuartal keempat 2018 hingga Oktober 2020, para peternak menjerit karena terus merugi.
“Penyebabnya karena impor berlebih, dan rekor harga terburuk terjadi pada maret 2020 akibat over suplay dan covid Covid-19,” ujar Singgih dalam webinar “Mengembalikan Kejayaan Perunggasan Nasional”.
Baca Juga: Sidang Perdana Rizieq Shihab Digelar 4 Januari 2021 di PN Jakarta Selatan
Menurut Singgih yang juga anggota Komisi VI DPR RI Saat itu, harga ayam hanya Rp5.000 per kilogram. Suplai yang berlebih di pasar, mengakibatkan harga ayam peternak lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP) dan harga referensi dari Kementerian Perdagangan antara Rp19.000 hingga Rp21.000.
“Akibat rendahnya harga pasar di bawah HPP, banyak peternak mengambil kredit usaha mengalami kemacetan,” kata Singgih.
Masalah-masalah lain yang terjadi, antara lain ketersediaan dan harga sarana produksi peternakan (sapronak) yang meningkat. Peternak merasakan imbas naiknya harga pakan, yang disebabkan kenaikan harga bahan baku pakan ternak (SBM).
Hal ini masih diikuti dengan turunnya permintaan dari industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka) akibat pandemi Covid-19.
