Network
BERITA SUBANG - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Yunandar mengritisi program Petani Milenial yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, Program Petani Milenial belum menunjukkan pertumbuhan yang siginifikan dari skema yang ditargetkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dari target menciptakan 5000 Petani Milenial sejak dilaunching beberapa bulan lalu, hanya 600 orang yang telah terdapat pada data peserta Program Petani Milenial.
Yunandar mempertanyakan klaim Gubernur Ridwan Kamil terkait teknologi infus yang dikatakan hasil panennya hingga diekspor ke Singapura.
Informasi tersebut disoroti karena Ridwan Kamil mengunggah postingan di akun media sosialnya, menyembut teknologi infus pertanian dilakukan Petani Milenial mebuahkan panen berlimpah hingga diekspor.
Bahkan program itu jadi solusi menciptakan kondisi ketahanan pangan.
Berbalik dengan pernyataan Gubernur Ridwan Kamil, Yunandar menyebut para petani tersebut justru malah kebingungan menunggu kelanjutan Program Petani Milenial yang tak kunjung tiba.
Yunandar memperoleh keterangan dari dua petani yang terdaftar dalam Program Petani Milenial di kawasan pertanian Lembang, Bandung.
Kedua petani menyebut bahwa ekspor hasil pertaniannya telah mulai diekspor jauh sebelum program yang digagas Gubernur Ridwan Kamil datang.
Disebutkan Program Petani Milenial menggunakan skema pendanaan pinjaman dari Bank BJB sebagai modal awal dan bentindak sebagai off taker adalah Agro Jabar.
Sementara anggaran APBD Jabar baru bisa dianggarkan untuk Program Petani Milenial dalam APBD Perubahan 2021, dan itupun hanya untuk beberapa dinas saja.
DPRD Jabar memberikan pedoman bagi pelaksanaan Program Petani Milenial ini terkait Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hingga terjadi regenerasi kepada anak-anaknya.
Dimaksudkan agar pengelolaan pertanian tetap dilakukan namun dengan adaptasi ilmu dan teknologi kekinian.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntuk mewujudkan upaya-upaya dalam menambah kapasitas petani dan keluarganya melalui pendidikan dan permodalan.
Hal tersebut guna mendorong peningkatan kapasitas pertanian di Jawa Barat.***
