TNI Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Pengamat Tanda Kelompok Intoleransi Semakin Eksis

- 21 November 2020, 16:50 WIB
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa aksi penertiban baliho Habib Rizieq yang dipasang sembarangan atas perintahnya. Pangdan Jaya menyatakan hal tersebut sesaat setelah memimpin Apel Pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2020 /Sunardi Panjaitan/Beritasubang.com

BERITA SUBANG - Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta menilai ada sekelompok intoleransi mulai makin eksis akhir-akhir ini, pasalnya selama ini nampak ada pembiaran dari negara sehingga mereka terus membesar.

Menyusul aksi kelompok masa pendukung Rizieq Shihab yang bergerak menuju Bandara Sokarno Hatta dan aksi penurunan baliho oleh pasukan TNI.

"Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Ketika TNI turun tangan untuk melakukan aksi mencegah karena dikhwatirkan mulai bibit adanya gangguan persatuan dan kesatuan, dan itu dapat dimaklumi," ujar Stanislaus kepada beritasubang.pikiranrakyat.com, Sabtu, 21 November 2020.

Dijelaskan Pendiri Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) itu, faktanya memang kasus intoleransi di Indonesia masih cukup marak seperti hasil survey LSI (2019) dan Imparsial (2019) tentang kasus intoleran menunjukkan bahwa gangguan memang ada.

Karenanya Stanislaus menilai perlu adanya kekuatan nyata antara aparatur negara seperti TNI dan Polri dan juga lembaga Pemerintah lainnya, dalam memetakan kerawanan, sehingga tidak terjadi gangguan ataupun ancaman tersebut.

"Untuk mencegah ganguan dan ancaman itu perlu kolaborasi yang kuat antar pemerintah, kementrian, lembaga negara dan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tidak bisa hanya satu institusi (TNI) saja," imbuhnya.

Sekedar mengingatkan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rilisnya bulan September 2019 silam, tentang Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil bahwa 59,1 persen responden muslim keberatan jika pemimpin negara dipegang oleh pihak berbeda keyakinan, sedangkan 31,3 persen tidak masalah jika dipimpin non muslim. Sisanya tidak tau.

Sementara Imparsial mencatat setidaknya terdapat 31 kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau intoleransi di Indonesia dalam tahun 2019 lalu.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri pada medio November 2019 silam, menilai intoleransi menjadi tantangan yang terus berulang di NKRI ini, praktiknya cenderung dengan pola yang sama sejak tahun 2000-an. Misalnya soal kasus penutupan tempat ibadah kelompok minoritas diberbagai daerah.

Halaman:

Editor: Edward Panggabean


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X