Survei: 64,8 Persen Warga Indonesia Bersedia Terima Vaksin Covid Dari Pemerintah

- 19 November 2020, 10:44 WIB
Petugas medis memeriksa kesehatan relawan sebelum di vaksin pada simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesamas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menargetkan imunisasi COVID-19 akan diberikan kepada 67 persen dari 160 juta penduduk berusia 18-59 tahun atau sebanyak 107,2 juta orang, pemberian vaksinasi akan dilakukan melalui skema vaksin program dan vaksin mandiri. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
Petugas medis memeriksa kesehatan relawan sebelum di vaksin pada simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesamas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menargetkan imunisasi COVID-19 akan diberikan kepada 67 persen dari 160 juta penduduk berusia 18-59 tahun atau sebanyak 107,2 juta orang, pemberian vaksinasi akan dilakukan melalui skema vaksin program dan vaksin mandiri. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. /Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/

BERITA SUBANG - Survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) menunjukkan bahwa mayoritas besar warga Indonesia bersedia menggunakan vaksin COVID-19 yang rencananya akan diberikan pemerintah.

Pada hasil survei yang didukung UNICEF dan WHO
tersebut diunggah di situs covid19.go.id. Disebutkan, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan bersedia menggunakan vaksin COVID-19 dari pemerintah.

Ada sekitar 27,8 persen responden yang ragu, 7,6 persen menolak.

"Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin COVID-19 dan bersedia menerimanya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam siaran pers, Rabu 18 November 2020.

Uniknya, dari sisi geografis survei tersebut menunjukkan bahwa Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi dua provinsi yang memiliki tingkat penerimaan vaksin tertinggi, yakni 74 persen dan 70 persen.

Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan tingkat penolakan tertinggi. Tercatat, hanya 46 persen responden di Aceh dan 47 persen di Sumbar yang bersedia menerima vaksin dari pemerintah.

Sekitar 7 persen responden yang menolak vaksin menyebutkan bahwa faktor keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.

Dalam siaran pers yang sama, Oscar mengatakan pemerintah saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin COVID-19.

Ia menambahkan tim Gabungan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen vaksin untuk memastikan aspek tersebut.

"Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat," ujarnya.

Oscar menambahkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait vaksin COVID-19 akan terus dilakukan kepada masyarakat.

Survei yang dilakukan pada 19-30 September 2020 bertujuan untuk memahami persepsi, pandangan, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Survei tersebut mengumpulkan pendapat dari lebih dari 115.921 responden di 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten dan kota, yang merepresentasikan 99 persen area dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Editor: Muhamad Al Azhari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x