Network
BERITA SUBANG - Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengarap dua orang pejabat Bank Tabungan Negara (BTN) dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret bekas Direktur Utama BTN H. Maryono sebagai tersangka.
Dari keterangan Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kedua orang yang diperiksa sebagai saksi yakni Wilson Lie Simatupang (WLS) selaku Kepala Departemen Legal Litigasi dan Rynanldi Tulus Siahaan (RTS) selaku RM Office BTN Cabang Harmoni Tahun 2013.
"Saksi-saksi yang diperiksa atau dimintai keterangannya hari ini, yaitu berinisial WLS selaku Kepala Departemen Legal Litigasi dan RTS selaku RM Office BTN Cabang Harmoni Tahun 2013," ucap Hari kepada wartawan, Jakarta, Senin, 16 November 2020.
Dijelaskan dia pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka lainnya.
"Karena yang bersangkutan pada saat kejadian tindak pidana korupsi kedua pejabat tersebut menjabat yang terkait proses pemberian fasilitas kredit kepada kedua perusahaan yang akhirnya menjadi kredit macet dengan nilai kolektibiltas 5," ujar dia.
Dalam kasus ini jaksa penyidik telah menetapkan 5 tersangka selain H. Maryono, juga menantunya yakni Widi Kusuma Purwanto (WKP) selaku Direktur Keuangan PT. Megapolitan Smart Service (PT. MSS).
Kemudian Yunan Anwar selaku Direktur PT. Pelangi Putera Mandiri (PT PPM), dan Ghofir Effendy selaku Komisaris PT PPM, lalu Icshan Hasan (IH) selaku Komisaris PT. Titanium Property (PT TP).
Hari pernah menjelaskan kasus dari dugaan gratifikasi itu berawal dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga tersangka Maryono sebagai Dirut PT BTN (Persero) periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama WKP yang merupakan menantunya sendiri.
Pemberian ini diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. BTN kepada PT. PPM dan PT. TP. Bahwa sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. BTN Kantor Cabang Samarinda pada 09 September 2014 lalu, PT. PPM pernah melakukan pengiriman dana kepada WKP dengan total transaksi PT. PPM yang dikirim oleh karyawannya bernama Rahmat Sugandi sebesar Rp. 2 miliar 257 juta.
Kemudian tersangka YA selaku Direktur PT PPM yang sudah kenal dengan tersangka Maryono dan WKP diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT. PPM, yaitu, Pada 9 September 2014, PT. PPM mendapat fasilitas kredit dari PT. BTN Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp. 117 miliar, dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT. PPM di Bank BPD Kalimantan Timur.
Lalu, lanjut Hari Setiyono sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan 3 kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I (pertama) pada tanggal 29 Juli 2016, Restrukturisasi II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2018.
Nah, pada pada saat ini fasilitas kredit tersebut saat ini dalam kondisi macet, masuk pada Kolektibilitas 5. Anehnya, pada tanggal 31 Desember 2013 PT. TP mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp. 160 miliar berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square atau 3 Tower.
Lalu, sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 Nopember 2017. Namun, terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT. TP yang dalam hal ini dilakukan oleh IH selaku Komisaris PT. TP yang ditujukan kepada WKP selaku Direktur Keuangan PT. MSS yang notabene adalah menantu Maryono.
Adapun, total transaksi sebesar Rp. 870 juta, dengan perincian, Tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp. 500 juta, Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp. 250 juta, Tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp. 120 juta.
Berhasilnya pencairan dalam pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan tersebut diatas diduga atas peran serta H. Maryono selaku Dirut PT. BTN (Persero) yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua Debitur tersebut diatas walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN.
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan didukung dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup maka kelimanya menjadi berstatus Tersangka dan dijebloskan ke penjara untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya serta dengan mempertimbangan unsur obyektif dan unsur subyektif.
Oleh penyidik gedung bundar tersangka Maryono selaku bekas Dirut BTN dan menantunya Widi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan tersangka Yunan, Ghofir, dan Hasan, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***
