Network
BERITA SUBANG,- Jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat.
Selain itu, diperlukan solusi transformasi mutu layanan kesehatan atas tiga masalah utama layanan program JKN, yakni antrian panjang, ruang rawat inap penuh, serta kutipan biaya tambahan.
Pemerintah Kabupaten Manokwari sendiri sedang berupaya keras memastikan masyarakat Kabupaten Manokwari memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan haknya.
Hal itu terungkap dalam acara evaluasi penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama forum komunikasi pemangku kepentingan utama dari Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kepala BPJS Cabang Manokwari dr Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Selasa menjelaskan Pemkab Manokwari masih memiliki tantangan yang harus ditindak lanjuti dari sisi cakupan peserta, pembayaran, dan pelayanan kesehatan pada program JKN.
Dwi menjelaskan, isu mutu pelayanan kesehatan menjadi titik berat pada evaluasi kali ini.
"Transformasi mutu pelayanan baik dari semua dimensi, baik pelayanan di kantor, fasilitas kesehatan harus menjadi menjadi perhatian," terangnya, seperti dikutip Antara, Selasa (26 September 2023).
Menurut Dwi, perbaikan mutu layanan kesehatan menjadi solusi tiga masalah utama pada pelaksanan program JKN yang terjadi se Indonesia, yaitu antrian panjang di RS yang besar, ruang rawat inap penuh, diminta biaya tambahan.
"Tiga isu se Indonesia inilah yang harus diubah mindsetnya pada pelayanan kesehatan," tandas Kepala BPJS Manokwari.
Solusi peningkatan mutu layanan kesehatan diharapkan dapat menjadi ketiga masalah tersebut.
"Itu yang diharapkan dari transformasi mutu pelayanan," ucapnya.
Pada sisi lain, Kepala BPJS Manokwari mengapresiasi komitmen Pemkab Manokwari memberikan jaminan kesehatan masyarakat.
"Terbukti dengan pemberian UHC Award dari Wakil Presiden untuk Pemkab Manokwari pada 14 Maret 2023.
Tidak semua pemda bisa mendapatkan itu. Penghargaan hanya diberikan pada pemda yang mempunyai komitmen memberikan jaminan kesehatan," jelasnya.
Sementara, Sekda Kabupaten Manokwari Henri Sembiring dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemkab Manokwari berupaya memastikan masyarakat Kabupaten Manokwari memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan haknya.
"Jaminan sosial adalah hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap masyarakat Indonesia," tandas Sekda Manokwari.
Karenanya, forum komunikasi pemangku kepentingan utama Kabupaten Manokwari secara rutin setiap tahunnya melakukan media monitoring dan evaluasi program JKN di Kabupaten Manokwari.
"Hal itu dilakukan untuk menjalankan amanat Undang Undang dan peraturan yang berlaku," pungkas Sekda Manokwari.
***
