Network
BERITA SUBANG - Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap tim pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat agar Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.
Pernyataan ini diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat konferensi pers penetapan tersangka Ade Yasin dan tujuh pihak lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 28 April 2022 dini hari.
BPK Jawa Barat, kata Firli telah menugaskan tim pemeriksa untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 Pemkab Bogor.
Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Segini Harta Bupati Bogor Ade Yasin
Adapun tim tersebut terdiri dari lima orang, yang empat di antaranya telah KPK tetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama yakni Kasub Auditorat Jabar III, Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim Kab Bogor, Arko Mulawan (AM); dan dua pemeriksa BPK perwakilan Jawa Barat atas nama Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK) dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).
Tim pemeriksa tersebut ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pengerjaan proyek, di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA (Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah) dan MA (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam) dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim,” tutur Firli Bahuri.
Baca Juga: Profil Bupati Bogor Ade Yasin, Keluarga Politikus yang Tersandung KPK
