Network
BERITA SUBANG - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai sepakat melaksanakan kerja sama guna menjamin keamanan dan keselamatan perairan Pulau Morotai yang berbatasan dengan Filipina.
Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman antara Bakamla dengan Pemkab Pulau Morotai, kemarin.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati Pulau Morotai Benny Laos. Di mana, kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan terpisah (desk to desk).
Kepala Bakamla di Mabes Bakamla RI, sedangkan Bupati Pulau Morotai disaksikan Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M. Latief dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Arief Sumartono, S. sos., M. Si (Han) melaksanakan penandatangan di Kantor Bupati Pulau Morotai.
Nota kesepahaman yang ditandatangani ini berisikan tentang sinergitas dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Pulau Morotai.
Pasalnya, sinergi ini merupakan bentuk keseriusan Bakamla dalam upaya mengembangkan dan membangun kekuatan melalui Sistem Peringatan Dini (SPD) dibeberapa titik strategis di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Pulau Morotai yang langsung berbatasan dengan Filipina.
Tidak hanya berfungsi sebagai etalase keamanan negara, namun juga menunjukkan bahwa Bakamla senantiasa hadir dalam upaya pertahanan kedaulatan negara.
"Saya yakin, dengan adanya kerja sama ini, tidak hanya dapat memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Pulau Morotai, namun juga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal keamanan dan keselamatan di perairan Pulau Morotai," ujar Laksma Bakamla Sandy M Latief membacakan sambutan Kepala Bakamla RI.
Lebih lanjut Laksma Bakamla Sandy M. Latief menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani meliputi, pertama, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan kerja sama keamanan dan keselamatan di perairan Kabupaten Pulau Morotai. Kedua, penyediaan fasilitas infrastruktur berupa lahan dan atau bangunan/kantor serta fasilitas lain untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Pulau Morotai.
