Baca Juga: Temui AHY, Mantan Panglima GAM Beri Dukungan
Menurut Teddy Mulyadi, keberadaan Moeldoko yang diminta sebagai Ketum PD versi KLB tidak bisa dipersalahkan, karena itu merupakan hak politik warga negara.
"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu pilihan pribadi. Sebagai warga negara setiap orang punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja boleh, tentu itu pilihan beliau," tegas Teddy Mulyadi.
Kedepan, Teddy Mulyadi mengharapkan, Kemhukam tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tegas Teddy Mulyadi.***