Network
BERITA SUBANG - Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang berlangsung di 270 daerah di Indonesia bertepatan dengan peringatan hari antikorupsi. Momentum ini diharapkan menjadi peringatan bagi calon kepala daerah agar saat terpilih dan menjabat kelak tidak korupsi.
"Pilkada serentak bertepatan dengan peringatan hari antikorupsi hanyalah sebuah kebetulan. Namun, momentum ini memberi pesan penting agar kepala daerah yang terpilih kelak saat memimpin tidak korupsi," kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, dalam keterangan tertulis, Rabu, 09 Desember 2020.
Sumber data KPK pada sejak tahun 2004 hingga Agustus 2020 menyatakan sekitar 300 kepala daerah tersangkut korupsi. Sebanyak 124 kasus tersebut diantaranya ditangani langsung oleh KPK.
"Angka ini tentu harus menjadi cermatan khususnya kepala daerah agar tidak terjerat kasus korupsi," ujar Tholabi.
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menilai pelaksanaan Pilkada di masa pandemi memiliki tantangan yang tidak ringan, termasuk potensi politik uang yang cukup tinggi.
"Masa pandemi yang berdampak secara ekstrem terhadap perekonomian masyarakat. Jangan sampai menjadi alasan untuk membagi-bagi uang dan iming-iming kepada pemilih. Kami meminta Bawaslu untuk betul-betul memastikan Pilkada di masa pandemi ini terjaga kualitasnya," jelas Tholabi.
Di sisi lain, Tholabi menilai penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara ketat harus dilaksanakan dengan baik. Menurut dia, situasi ini harus dipastikan berlangsung hingga usai penghitungan suara.
"Saat pencoblosan sudah bagus, petugas di TPS ketat menerapkan protokol kesehatan. Harapannya saat penghitungan suara nanti harus dipastikan tidak ada kerumunan massa," ujar Tholabi yang menggunakan hak pilihnya di Pilkada di Kota Tangerang Selatan. ***
