Network
Sayangnya, para Anak Buah Kapal asal Indonesia yang bekerja di AS harus mendengar kabar tertangkapnya menteri yang menaungi mereka.
Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan peranan Edhy sangatlah besar dalam menentukan kebijakan sektor tersebut. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan.
Dalam sebuah kesempatan webinar secara online September lalu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementrian Kelautan dan Perikanan, luas lautan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi.
KKP mengutip data riset yang menyebutkan total potensi ekonominya mencapai US$ 1,3 triliun per tahun, atau setara 5 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2019 sebesar $190 miliar.
Pengguna Instagram dengan nama akun Celerence Dameria Sinaga mengomentari posting tersebut terkait penangkapannya.
"Gmna rasanya pak ditangkap KPK dini hari tdi ??" kata pengguna akun tersebut.
Sekitar empat hari sebelumnya, Edhy Prabowo juga meng-upload foto-foto penandatanganan kerjasama antara KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University yang mencakup transfer teknologi dan pengetahuan terkait produksi induk udang unggul melalui pembangunan Broodstock Center Udang di Indonesia.
"Bila kita mampu menghasilkan indukan udang vaname sendiri, target produksi udang nasional 1,5 juta ton per tahun pada 2024 Insya Allah terpenuhi," kata Edhy.
"Tentunya dibarengi dengan langkah strategis lain seperti penyederhanaan izin operasional budidaya, kemudahan pinjaman modal, hingga perbaikan sarana dan prasana tambak yang saat ini sudah berjalan," tambahnya.
"Mohon doanya semoga poin-poin kerjasama dengan lembaga riset ternama di Amerika Serikat ini dapat segera diimplementasikan. Sehingga budidaya udang berkelanjutan di Indonesia bisa berjalan mandiri. Semangat..." begitu tulis Edhy diakhir paragraph postingnya.
Ironisnya, setibanya di Indonesia Edhy langsung diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan Rabu, 25 November 2020 dini hari terkait kebijakan ekspor benih lobster. Tak tanggung-tanggung istrinya turut digelandang KPK. Ada 17 orang yang dibawa ke markas KPK termasuk anggota DPR.
Saat ini, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo bersama mereka yang dianggap terlibat.
