Network
BERITA SUBANG - Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menawarkan potensi kekayaan sumber daya laut yang sungguh luar biasa. Sayangnya, polusi sampah, termasuk sampah plastik yang telah mencemari laut kini mengancam keanekaragaman hayati di laut.
Menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, timbunan sampah Indonesia mencapai 25,6 juta ton per tahun. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per 16 Juni 2022 dari 207 kabupaten dan kota pada tahun 2021.
Data SIPSN juga menunjukkan bahwa komposisi sampah tertinggi, sebesar 29,5 persen adalah sampah sisa makanan dan tertinggi kedua 15,4 persen adalah sampah plastik.
"Kita tahu bahwa sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut," kata Nyoman.
Ekonomi sirkular, atau ekonomi yang mengoptimalkan utilitas sumber daya, digadang-gadang dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut. Pada Agustus 2022, Kementerian PPN/Bappenas bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan didukung Pemerintah Kerajaan Denmark meluncurkan buku "The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia".
Selain menjelaskan manfaat terkait penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, buku ini juga menjelaskan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut juga Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia hingga 2030.
Peta Jalan Tujuan, atau biasa disebut Road Map ini sejalan dengan kebijakan pembangunan rendah karbon untuk kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemerintah Indonesia, menurut buku tersebut berkomitmen untuk mendorong pembangunan rendah karbon, karena pemerintah telah menetapkan target nasional penurunan emisi sebesar 27,3 persen pada 2024.
Agar target-target tersebut tercapai, pemerintah memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendorong produsen mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi.
Ekonomi sirkular, dalam pembahasan di buku The Future is Circular, tak hanya membahas pengelolaan limbah melalui praktik daur ulang, tetapi juga tentang efisiensi sumber daya, dan serangkaian intervensi di seluruh rantai pasok.
Buku The Future is Circular menjelaskan konsep ekonomi sirkular dan ada 36 proyek dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha dan LSM, bagaimana ekonomi sirkular dapat menggantikan ekonomi linear atau konsep ‘ambil-pakai-buang’.
“Kami ingin memulai gerakan ekonomi sirkular untuk pembangunan Indonesia ke depan, dimulai dengan pemahaman yang sama di antara kita semua, dimulai dari kementerian/lembaga, perwakilan usaha, media," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam saat peluncuran buku The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia di Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022 lalu.
"Harapannya, saat kita mengatakan ekonomi sirkular, yang dibahas itu sama. Kami sudah melakukan studi di Bandung dengan UNDP dan Denmark, kalau ekonomi sirkular diimplementasikan, memiliki manfaat sangat banyak bagi Indonesia.”
Manfaat ekonomi
Menurut hasil studi yang dilakukan oleh inisiator buku tersebut, secara akumulatif, manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperoleh dari 36 inisiatif yang sudah dijalankan dapat mencapai pengurangan emisi lebih dari 1,4 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), penghematan energi lebih dari 4,8 juta megawatt hour, penurunan konsumsi air lebih dari 252 ribu miliar meter kubik.
Selain itu, inisiatif tersebut diklaim dapat memberi penghematan biaya operasional lebih dari Rp431,9 miliar, penciptaan lapangan pekerjaan bagi 14.270 pekerja, dan yang terpenting, pengurangan sampah lebih dari 827 ribu ton.
Menurut sebuah program bersama antara Bappenas, UNDP, Kedutaan Denmark, penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan untuk fokus ke lima sektor, yakni sektor makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan sektor elektronik, karena berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto.
Ditargetkan, penerapan ekonomi sirkular pada kelima sektor tersebut dapat mendongkrak PDB sebesar Rp593-638 triliun pada 2030, dan menciptakan 4,4 juta pekerjaan dengan 75 persen di antaranya diperuntukkan bagi perempuan.
Penerapan ekonomi sirkular di lima sektor ini diharapkan dapat mengurangi emisi CO2e sebesar 126 juta ton dan penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik di 2030.
Hilary Ignatius Kenneth, CEO dari PT Mahkota Giovey Abadi, perusahaan yang memanufaktur botol plastik travel pack mengatakan
bahwa selain harus lebih “membumi”, upaya membangun kesadaran terkait ekonomi sirkular juga harus menyentuh kaum millenial, yang merupakan generasi penerus bangsa.
“Sedari awal, konsep ekonomi sirkular harus visible, harus dibawa sedekat mungkin ke komunitas milenial. Konsep circular economy agar terlihat (visible) di pandangan mata para mereka. Misalnya, di cafe, pengelola yang memang sudah aktif menggunakan bahan-bahan recycled plastic, dapat memajang logo “100% recycled”. Hal tersebut penting untuk konsisten dilakukan oleh pelaku industri F&B agar menjadi trend dan kebiasaan,” kata Kenneth, yang PT Mahkota Gioveynya memproduksi botol plastik yang 100% dapat didaur ulang.
Rocky Pairunan, National Advisor di Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, yang juga merangkap advisor untuk Plastic Waste Management & Marine Litter Prevention di GIZ mengatakan ekonomi sirkular bersifat komprehensif.
"Penanganan sampah atau limbah baik hasil proses produksi maupun paska konsumsi hanya salah satu komponen. Sirkular ekonomi berbicara bagaimana mendesain ulang sehingga sampah atau limbah tidak ada, diminalisir atau digunakan kembali. Pendekatan ini tentunya memperpanjang rantai nilai dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru.”
Ia menjelaskan Uni Eropa melalui kampanye “Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter,” yang dijalankan oleh GIZ, berkolaborasi dengan berbagai stakeholders baik pemerintah, swasta dan NGO, merumuskan berbagai program dan solusi untuk meningkatkan kesadaran produsen dalam menggunakan produk-produk kemasan plastik bernilai ekonomi tinggi yang dapat didaur ulang.
Proyek yang dibiayai oleh Uni Eropa dan Republik Federal Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) ini mendukung transisi menuju ekonomi sirkular untuk plastik dan konsumsi dan produksi plastik berkelanjutan di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia untuk berkontribusi pada pengurangan sampah laut yang signifikan.
Sejak 2021 blok perdagangan terbesar di dunia tersebut telah melarang penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik sekali pakai, termasuk diantaranya piring, garpu, pisau, gelas, cotton buds dan sedotan.
Aturan baru tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan. Sementara itu, menurut kesepakatan, negara-negara di Uni Eropa juga harus mencapai target pengumpulan 90 persen botol plastik pada 2029.
Baca berita terkini lainnya melalui Google News.
***
