Network
BERITA SUBANG Hari Pers Nasional (HPN) 2021 kembali di gelar di Jakarta. Dampak pandemi, rangkaian acara Hari Pers Nasional 2021 dilangsungkan secara virtual, salah satunya adalah kegiatan Webinar Nasional dengan tema Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Webinar tersebut dihadiri oleh Airlangga Hartarto selaku Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Abdurrachman Direktur Utama BPDPKS, Widodo Muktiyo Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Edi Widodo Direktur Penyaluran Dana BPDPKS dan Hendry Ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers.
Acara tersebut berlangsung interaktif dimana banyak sekali persoalan dan informasi baru, terutama terkait program kerjasama media dengan kelapa sawit dalam menyampaikan fakta objektif.
Acara tersebut di buka oleh Atal S Depari selaku Penanggung Jawab HPN 2021 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, salah satu agendanya adalah pemberian penghargaan dari Hari Pers Nasional kepada BPDPKS atas kemitraan dan kerjasama bersama media yang selama ini telah berjalan dengan baik.
“Insan pers, melalui penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021, mendukung penuh upaya BPDPKS dalam melaksanakan program pemberdayaan dan kemitraan strategis bersama teman-teman media sejauh ini. Untuk itu, apresiasi ini sangat layak diberikan kepada BPDPKS atas kontribusinya terhadap pers selama ini”, sambut Atal.
Eddy Abdurrachman menyambut baik upaya tersebut dan berharap kedepannya sinergi antara media dan BPDPKS akan lebih ditingkatkan dalam mendorong pembangunan secara berkelanjutan.
“Kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan BPDPKS melalui peranan pers yang dominan dalam menyampaikan fakta objektif tentang industri sawit dengan melakukan program pelatihan wartawan bersama PWI Pusat”, kata Eddy Abdurrachman.
Airlangga Hartartopun mengatakan hal serupa, kelapa sawit merupakan proyeksi strategis nasional yang perlu dijaga karena memberikan stimulus yang paling besar bagi perekonomian nasional, serta mendorong ekonomi kerakyatan.
