Network
BERITA SUBANG - Pengamat Hukum Fajar Trio mendorong Presiden Joko Widodo agar menonaktifkan sementara Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) ditengah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Langkah itu dilakukan, menurutnya agar proses pengungkapan dugaan kasus gratifikasi Helmut Hermawan sebesar Rp 7 miliar dapat dilakukan secara independen.
"Penonaktifan tersebut perlu dilakukan agar independensi KPK tetap terjaga dalam mengungkap dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilaporkan IPW. Jadi Presiden perlu menonaktifkan sementara EOSH," ujar Fajar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023.
Baca Juga: Ketua IPW Ogah Penuhi Panggilan Ke 2 Polda Sulsel, Sugeng: Bertolak Belakang Dengan Presisi Kapolri
Kata dia, meski harus menerapkan azas praduga tak bersalah, namun laporan Indonesian Police Watch atau IPW kepada Edward Hiariej cukup menarik perhatian publik dan ini kata dia perlu ditindaklanjuti oleh KPK.
"Sebab dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat negara dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi, khususnya dalam hal komitmen pemberantasan korupsi," kata dia.
Sementara menanggapi pernyataan Edward Hiariej kerap sang profesor hukum itu disapa Eddy yang menilai jika laporannya ke KPK terkesan tendensius dan mengarah pada fitnah.
Baca Juga: Diduga Dibalik Kasus Helmut Hermawan ada Kekuatan Oligarki, IPW Bakal Melapor ke KPK
Menurut Sugeng, tudingan itu tak dipermasalahkannya, karena Eddy memiliki hak untuk menepis tuduhannya. Sebab, yang disampaikan Edward Hiariej suatu dialektika di ruang publik agar bisa mendidik masyarakat untuk faham atas kasus yang menyeret Wamenkumham tersebut.
