Network
BERITA SUBANG- Ephorus HKBP Pendeta Robinson Butarbutar menilai, penolakan pemberian izin terhadap pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon bagi warga HKBP bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia dan kebebasan beribadah.
“Penolakan itu juga angat melukai hati warga HKBP seluruhnya, warga Kristen di Indonesia, dan warga negara berkeyakinan iman lainnya,” kata Robinson Butarbutar.
Robinson Butarbutar mengingatkan, HKBP memiliki dasar hukum yang jelas dan sejarah panjang di tengah-tengah bangsa Indonesia termasuk dalam pergerakan kemerdekaan dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini.
Baca Juga: Menag dan HKBP Maranatha Digugat, PB Al Khairiyah:Cilegon Lebih Baik Tanpa Gereja
Selama berdiri, HKBP selalu menerima kehadiran umat beragama lain dengan semangat persaudaraan yang konsisten, termasuk di daerah-daerah di negeri ini di mana HKBP memiliki jumlah warga yang lebih besar, seperti di wilayah Tapanuli.
"HKBP memiliki komitmen untuk tidak menghalangi dan mengganggu pendirian rumah ibadah dan mengusik kegiatan beribadah rekan-rekan anak bangsa yang beragama lain, bahkan kami mendukung semua umat untuk dapat menjalankan ibadah dan kewajibannya dengan baik sebagai semangat persatuan bangsa Indonesia," kata Robinson Butarbutar.
HKBP kata Ephorus, mengapresiasi komitmen Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas yang mendukung dikeluarkannya izin bagi pembangunan gereja HKBP di Kota Cilegon, demi NKRI yang damai, sejahtera dan model kerukunan di dunia ini.
Baca Juga: Menag Yaqut Perintahkan Walikota Cilegon Terbitkan Izin Pembangunan Gereja HKBP
HKBP juga mengapresiasi upaya dan dukungan moril semua pihak, baik organisasi pemuda, masyarakat, dan lembaga pemerintah serta pribadi-pribadi dalam mengkritisi sikap kelompok intoleran serta mendesak upaya pencarian jalan keluar.
