Network
BERITA SUBANG - Pemerintah diminta serius untuk melindungi data-data strategis milik negara menyusul kabar adanya 10 kementerian/lembaga Indonesia yang dibobol oleh hacker China.
Komisi I DPR RI menegaskan, kepastian pengamanan di dunia siber harus dilakukan untuk melindungi data-data rakyat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Intelijen Negara (BIN) pun diharapkan segera menindaklanjuti laporan pembobolan data tersebut.
“Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN, Kominfo, serta BIN untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita karena bisa berdampak terhadap kesejahteraan dan keselamatan rakyat,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta di Jakarta, Rabu 15 September 2021.
Baca Juga: Tahun Depan, China Bakal Bangun Pabrik Vaksin di Indonesia
Dugaan pembobolan kementerian/lembaga Indonesia diberitakan The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group yang merupakan divisi riset ancaman siber milik Recorded Future.
Pelaku pembobolan disebut sebagai kelompok hacker bernama Mustang Panda.
Menurut laporan itu, pembobolan sudah terjadi sejak bulan Maret 2021. Sukamta menyatakan serangan siber terhadap website dan dan sistem informasi Indonesia menyebabkan rawannya data strategis milik negara.
“Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” kata dia.
Sukamta meyakini serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada di bidang ekonomi, kesehatan dan sosial. Oleh karenanya, komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan informatika ini meminta adanya evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.
