Network
BERITA SUBANG - Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku pungutan liar (pungli) dan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Menyusul aksi kejahatan yang menyasar ke para sopir truk angkutan logistik di sekitar pelabuhan peti kemas.
“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional
perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi,” jelas Wakil
Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok Rico Rustombi, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.
Rico mengungkapkan tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi. Penyebabnya datang dari adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi juga berimbas pada terganggunya kegiatan
pengangkutan barang.
“Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme,” lanjut Rico.
Senada disampaikan Hally Hanafiah, Chief Operating Officer Iron Bird Logistic. Dia mengakui bila pelanggaran hukum yang dialami menjadi dilema tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor logistik. Demi kelancaran operasional dan ketepatan waktu dalam pelayanan, aksi yang telah berlangsung lama tersebut terkesan ditolerir.
“Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini. Pilihannya antara menuruti agar kualitas layanan ke pelanggan dapat terjaga atau menolak namun konsekuensinya proses pelayanan terasa diperlambat bahkan terkadang mengarah pada vandalisme," tuturnya.
Baca Juga: Kapolri Tambah Personil TNI-Polri Dalam PPKM Mikro di Tengah Tingginya Angka Covid-19 di Kudus
Untuk mengatasinya kata dia, dibutuhkan keberanian sikap dari pelaku jasa logistik untuk dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
"Tentunya komitmen dan sikap ini juga
harus ditopang dengan teknologi yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan benturan dan gesekan dalam upaya menghilangkan praktik pungli dan premanisme ini," katanya.
