Impor Beras Jangan Jalan Sendiri, DPR Minta Pemerintah Ajak Rembug Kepala Daerah dan Asosiasi Pertanian

- 16 Maret 2021, 17:41 WIB
DPR menyarankan Pemerintah perlu mengajak kepala daerah dan asosiasi terkait pertanian untuk berembug sebelum melakukan impor satu juta ton beras dari Thailand.
DPR menyarankan Pemerintah perlu mengajak kepala daerah dan asosiasi terkait pertanian untuk berembug sebelum melakukan impor satu juta ton beras dari Thailand. /Asep MS/

BERITA SUBANG -DPR menyarankan Pemerintah perlu mengajak Kepala Daerah dan asosiasi terkait pertanian untuk berembug sebelum melakukan impor satu juta ton beras dari Thailand.

"Mestinya kalau mau impor ajak bicara dong para kepala daerah, seperti para Gubernur bila perlu para bupati. Karena merekalah yang paham kondisi daerahnya, paham kebutuhan rakyatnya apakah perlu beras impor atau tidak. Jangan ambil kebijakan tanpa memahami fakta dilapangan. Kebijakan itu sebenarnya untuk kepentingan siapa?" kata Anggota DPR dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid kepada wartawan, Selasa 16 Maret 2021.

Wachid juga menyarankan agar Pemerintah mengundang asosiasi-asosiasi yang concern dengan masalah pertanian terkait persoalan beras ini.

Baca Juga: Refly Harun : Politik Dinasti Keluarga SBY di Partai Demokrat Perlu Dibenahi

"Ada banyak asosiasi di Indonesia, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Mestinya mereka diajak rembug, berdiskusi juga. Saya misalnya yang berkecimpung di HKTI sejauh ini belum pernah diajak berdiskusi soal beras ini. Padahal berdasarkan diskusi-diskusi kami di HKTI, persoalan petani, beras dan lainnya itu tidak semudah diselesaikan hanya dengan menggunakan skema impor saja," kata Politikus Gerindra itu.

Wachid menilai, skema impor hanya akan menambah penderitaan para petani dibawah."Hasil panen mereka akan sia-sia karena tidak terserap dengan maksimal. Dan tentu saja mereka para petani ini akan merugi. Ketimbang impor lebih baik serap hasil panen para petani kita secara maksimal," tegas Anggota Komisi VIII DPR itu.

Wachid menganjurkan agar Pemerintah menugaskan lembaga yang concern soal pangan ini untuk mengatasi problem beras ini.

Baca Juga: Tak Terima Nama Kampus dan BEM Dicatut AHY, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Partai Demokrat

"Pemerintah bisa menugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen dan membeli gabah dengan harga yang wajar dari para petani ketimbang import," tegas dia.

Halaman:

Editor: Tommy MI Pardede


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x